Presiden Philipina Menolak Kooperatif Dalam Penyelidikan Pemembunuhan Pengedar Narkoba ICC
Manila - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte tidak akan kooperatif dengan penyelidikan pembunuhan dalam pemberantasan narkoba oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), seperti disampaikan juru bicaranya pada Selasa.
Kelompok HAM dan para pengkritik pembunuhan dalam perang narkoba tersebut menyambut langkah ICC, mengatakan penyelidikan skala penuh akan semakin mendekatkan keadilan bagi ribuan orang yang dibunuh dalam perang narkoba mematikan yang menjadi program Duterte.
"Kami tidak akan kooperatif karena kami tidak lagi menjadi anggota," kata Harry Roque dalam konferensi pers, dilansir Reuters, Selasa (15/6).
Duterte membatalkan keanggotaan Filipina dalam perjanjian pendirian ICC pada Maret 2018.
"Kami tidak memerlukan orang asing untuk menyelidiki pembunuhan dalam perang narkoba karena sistem hukum berlaku di Filipina," jelas Roque, menambahkan dia yakin meluncurkan penyelidikan formal salah secara hukum dan bermotif politis.
Jaksa ICC pada Senin menunggu persetujuan untuk membuka penyelidikan penuh atas pembunuhan tersebut, mengatakan telah dilakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.
"Langkah panjang hukum akan segera memburu Duterte dan kaki tangannya," kata mantan legislator oposisi Antonio Trillanes dalam sebuah pernyataan.
Sejak Duterte menjabat pada 2016 sampai akhir April tahun ini, polisi telah membunuh lebih dari 6.100 terduga pengedar narkoba dalam operasi mematikan, menurut data pemerintah.
Kelompok HAM mengatakan polisi dengan cepat mengeksekusi tersangka, tetapi pihak berwenang berdalih mereka dibunuh setelah melakukan perlawanan saat ditangkap.
Kelompok HAM dan para pengkritik pembunuhan dalam perang narkoba tersebut menyambut langkah ICC, mengatakan penyelidikan skala penuh akan semakin mendekatkan keadilan bagi ribuan orang yang dibunuh dalam perang narkoba mematikan yang menjadi program Duterte.
"Kami tidak akan kooperatif karena kami tidak lagi menjadi anggota," kata Harry Roque dalam konferensi pers, dilansir Reuters, Selasa (15/6).
Duterte membatalkan keanggotaan Filipina dalam perjanjian pendirian ICC pada Maret 2018.
"Kami tidak memerlukan orang asing untuk menyelidiki pembunuhan dalam perang narkoba karena sistem hukum berlaku di Filipina," jelas Roque, menambahkan dia yakin meluncurkan penyelidikan formal salah secara hukum dan bermotif politis.
Jaksa ICC pada Senin menunggu persetujuan untuk membuka penyelidikan penuh atas pembunuhan tersebut, mengatakan telah dilakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.
"Langkah panjang hukum akan segera memburu Duterte dan kaki tangannya," kata mantan legislator oposisi Antonio Trillanes dalam sebuah pernyataan.
Sejak Duterte menjabat pada 2016 sampai akhir April tahun ini, polisi telah membunuh lebih dari 6.100 terduga pengedar narkoba dalam operasi mematikan, menurut data pemerintah.
Kelompok HAM mengatakan polisi dengan cepat mengeksekusi tersangka, tetapi pihak berwenang berdalih mereka dibunuh setelah melakukan perlawanan saat ditangkap.
Komentar
Posting Komentar